Top 15 Apps Similar to UU PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN

Pemberian Bantuan Hukum kepada PenerimaBantuanHukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan olehPemberiBantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.negara menjamin hak konstitusional setiap orang untukmendapatkanpengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adilserta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaisaranaperlindungan hak asasi manusiaBantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan olehPemberiBantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima BantuanHukum.Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantupenyelesaianpermasalahan hukum yang dihadapi Penerima BantuanHukumAplikasi ini Berisi tentang UU BANTUAN HUKUM NO.6 TAHUN 2011silahkan download aplikasinya secara gratisProvision ofLegalAssistance to Recipients Legal Aid organized by the Ministryandimplemented by the Legal Aid by this Act.state constitutional guarantees the right of every person togetrecognition, security, protection, and legal certainty andequaltreatment before the law as a means of protecting humanrightsLegal Aid is the legal services provided by the Legal Aidforfree to the Legal Aid Recipients.Legal Aid was organized to help the settlement of legal issuesfacedby the Legal Aid RecipientsThis application Contains NO.6 Law LEGAL ASSISTANCE IN 2011please download the application for free

"UU Advokat" adalah aplikasiyangmemuatmengenai kitab undang-undang Republik Indonesia no. 18tahun2003mengenai profesi advokat, lengkap besertapasaldanpenjelasannya."Advocate Law"isanapplication that contains the book of the law of theRepublicofIndonesia no. 18 of 2003 regarding the professionofadvocate,complete with chapters and explanation.

Aplikasi ini memuat Undang-Undang Nomor23Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan keunggulansebagaiberikut:1. Dalam bentuk flip book yang keren2. Dapat digunakan tanpa internet connection / offline3. Fungsi bookmark4. Fungsi search5. GRATIS 100%

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945, atau lebih dikenal dengan UUD '45, adalahhukum dasartertulis atau basic law, yang juga merupakankonstitusipemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Di dalamUUD 1945,terdapat aturan dasar pembentukan negara Indonesia besertasusunanlembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RepublikIndonesia yangberlaku.Walaupun mengalami beberapa kali amandamen, setiap perubahanyangada dalam UUD '45 akan selalu menjadi dasar darisistempemerintahan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, setiapanggotamasyarakat wajib tahu detil-detil yang berlaku dan yangsesuaidengan peraturan negara.Aplikasi UUD 1945 adalah buku digital dari buku Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bisa di aksesdenganlebih mudah dan praktis melalui tablet dan smartphone Androiddanbisa di unduh dengan gratis oleh siapa saja yangmembutuhkaninformasi tentang setiap detil isi UUD '45tersebut.Sebagai warna negara Indonesia yang baik, layaknya kita wajibtahutentang dasar pembentukan Undang-undang dasar negara kita, danyangsekarang bisa diakses dengan lebih modern dan praktis.Constitution oftheRepublic of Indonesia Year 1945, or better known astheConstitution of '45, is the basis of the written law or basiclaw,which is also the constitutional government of the RepublicofIndonesia today. In the 1945 Constitution, there are basic rulesofcomposition and their formation of the Indonesianstateinstitutions in the constitutional system of the RepublicofIndonesia applicable.Although having several times the amendment, any changes intheConstitution '45 will always be the basis of the prevailingsystemof government in Indonesia. To that end, every member ofthecommunity must know the details are valid and in accordancewithstate regulations.Applications 1945 is a digital book of books the Constitution oftheRepublic of Indonesia Year 1945 which can be accessed moreeasilyand practically through tablets and Android smartphones andcan bedownloaded for free by anyone who needs detailed informationaboutthe contents of the Constitution every '45 The.As a good citizen of Indonesia, like we must know about thebasicformation of the basic laws of our country, and which can nowbeaccessed with a more modern and practical.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,ataudisingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis(basiclaw), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saatini.UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara olehPPKIpada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949,diIndonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus1950di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959kembalimemberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasioleh DPRpada tanggal 22 Juli 1959.Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4kaliperubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembagadalamsistem ketatanegaraan Republik Indonesia.aplikasi ini memuat UUD' 45 beserta penjelasannya danamandemenI-IVsilahkan download aplikasinya secara gratisConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945, orabbreviatedas 1945 or '45 Constitution, is the basis of the writtenlaw (basiclaw), the constitutional government of the Republic ofIndonesiatoday.1945 was passed into law by state basis PPKI on August 18,1945.Since December 27, 1949, in the Indonesian ConstitutionappliesRIS, and since August 17, 1950 in Indonesia appliesProvisionalConstitution of 1950, Presidential Decree July 5, 1959re-enact the1945 , with confirmed unanimously by the House on July22,1959.In the period 1999-2002, 1945 experienced a 4 times thechanges(amendments), which alter the composition of theinstitutions inthe constitutional system of the Republic ofIndonesia.This application contains the Constitution '45 along withanexplanation and amendment of the I-IVplease download the application for free

Applications containing Pancasila, Pancasila, the Preamble, andthe1945 Constitution.

SUE (Simple, Useable, Easy)

Aplikasi buku ini memuat UUD1945NegaraRepublik Indonesia lengkap dengan pembukaansertaperubahanpasal-pasal disesuaikan dengan undang-undangamandementerbaru.Memudahkan anda untuk menambah wawasan kebangsaantanpaperlu repotmembuka buku atau mendownload UUD 1945 dariinternet.Denganaplikasi ini anda bisa mempelajari UUD 1945 tanpaperlurepotmembawa buku dimanapun karena aplikasi ini ada dismartphoneanda.Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat membantuanda belajarUUD1945 dan membuat anda semakin mencintai tanah airIndonesia.AmienFitur :Offline modeSearch modeDay/Night modeBookmarkPengaturan warna backgroundPengaturan warna tulisanPengaturan ukuran tulisanPengaturan spasi tulisanThis bookcontainstheapplication of the Republic of Indonesia 1945 completewithopeningand changes in the articles adapted to the latestamendmentsto thelaw. Allows you to increase the national awarenesswithoutthe needto bother opening the book or download from theinternet1945. Withthis application you can study the 1945Constitutionwithout thehassle of carrying books everywhere becausethisapplication onyour smartphone. Hopefully with this applicationcanhelp you learnthe 1945 Constitution and make you morelovinghomeland Indonesia.AmienFeatures:Offline modeSearch modeDay / Night modeBookmarkSetting the background colorSetting text colorPaper size settingSetting spaced posts

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2007TENTANG PENANAMAN MODALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil danmakmurberdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonominasionalyangberkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomiuntukmencapaitujuan bernegara;b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantumdalamKetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesiaNomorXVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalamrangkaDemokrasiEkonomi, kebijakan penanaman modal selayaknyaselalumendasariekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagiusahamikro,kecil, menengah, dan koperasi;c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonominasionaldanmewujudkan kedaulatan politik dan ekonomiIndonesiadiperlukanpeningkatan penanaman modal untuk mengolahpotensiekonomi menjadikekuatan ekonomi riil dengan menggunakanmodal yangberasal, baikdari dalam negeri maupun dari luarnegeri;d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomianglobaldankeikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasamainternasionalperlu diciptakan iklim penanaman modal yangkondusif,promotif,memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiendengantetapmemperhatikan kepentingan ekonomi nasional;e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanamanModalAsing sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11Tahun1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- UndangNomor 1Tahun1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-UndangNomor 6Tahun1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentangPerubahandanTambahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanamanModalDalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagidengankebutuhanpercepatan perkembangan perekonomian danpembangunanhukum nasional,khususnya di bidang penanaman modal;f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlumembentukUndang-Undang tentang Penanaman Modal.Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18ayat(1),ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal33Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKANMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODALSilahkan download aplikasinya secara gratis.....LAWS OFTHEREPUBLICINDONESIANUMBER 25 OF 2007ON INVESTMENTBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Weigh:a. that to realize a just and prosperous societybasedonPancasila and the Constitution of the Republic ofIndonesiaYear1945 needs to be implemented sustainablenationaleconomicdevelopment based on economic democracy to achievetheobjectivesof the state;b. that in accordance with the mandate contained intheDecisionof the Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR /1998 on Political Economy in the context ofEconomicDemocracy, theinvestment policy should always be based onpeopleeconomy involvesthe development of micro, small, medium,andcooperatives;c. that in order to accelerate national economicdevelopmentandrealize the political and economic sovereigntyIndonesia neededtoincrease investment for making the economicpotential intorealeconomic strength by using capital from bothdomesticandforeign;d. that in the face of global economic changesandIndonesia'sparticipation in various international cooperationisnecessary tocreate a conducive investment climate, promotion,legalcertainty,fairness and efficient manner with due regard totheinterests ofthe national economy;e. that Act No. 1 of 1967 concerning ForeignInvestment,asamended by Act No. 11 of 1970 on the Amendment andSupplementActNumber 1 of 1967 concerning Foreign Investment Law No.6 of 1968onInvestment State, as amended by Act No. 12 of 1970 ontheAmendmentand Supplement to Law Number 6 of 1968concerningdomesticInvestment needs to be replaced because it nolongerappropriate tothe needs of economic development andtheacceleration of thedevelopment of national laws, particularlyinthe field ofinvestment;f. Based on the considerations referred to in paragraphs a,b,c,d, and e need to establish the Law on Investment.: Article 4 paragraph (1), Article 5, paragraph (1),Article18paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (5), Article20andArticle 33 of the Constitution of the Republic ofIndonesiaYear1945;With agreementHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDETo stipulate: LAW ON INVESTMENTPlease download the application for free .....

"UU Ketenagakerjaan" adalah aplikasi ringandanpraktis yang memuat secara lengkap kitab undang-undangrepublikIndonesia no. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.Segala halyang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk hukum,aturan, sanksi,dan tindak pidana pelanggaran yang berhubungandengan pekerja /buruh dimuat di dalam kitab ini. Dengan navigasiyang mudah sertakebutuhan sistem yang ringan, aplikasi ini cocokmenjadi panduandan sumber referensi mobile bagi siapa saja yangmembutuhkaninformasi mengenai tata cara hukum danperundang-undangan di duniaketenagakerjaan Indonesia."Labor Law" isalightweight and practical application that contains a completebookof law Indonesian republic no. 13 of 2003 regarding employment.Allmatters relating to employment, including laws, rules,sanctions,and the crime of violation related to workers / laborerscontainedin this book. With easy navigation as well as the need foralightweight system, this application fits into the mobile guideandreference source for anyone who needs information abouttheordinances of the law and legislation in the world ofemploymentIndonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 22 TAHUN 2002TENTANGGRASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang :a. bahwa untuk mendapatkan pengampunanberupaperubahan,peringanan, pengurangan, atau penghapusanpelaksanaanpidana yangtelah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkanputusanpengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,terpidanadapatmengajukan permohonan grasi kepada Presiden;b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentangPermohonanGrasiyang dibentuk berdasarkan Konstitusi RepublikIndonesiaSerikat,dipandang tidak sesuai lagi denganperkembanganketatanegaraan dankebutuhan hukum masyarakat;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa dan huruf b, perlu membentuk Undang-UndangtentangGrasi;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat(1)Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970tentangKetentuan-ketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1970 Nomor 74, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor2951) sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang Nomor 35 Tahun1999 tentang PerubahanAtasUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuanPokokKekuasaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1999Nomor 147, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3879);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI.Silahkan download aplikasinya secara gratisLAWS OFTHEREPUBLICINDONESIANUMBER 22 OF 2002ABOUTCLEMENCYBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAConsidering:a. that in order to obtain forgiveness in the formofchange,mitigation, reduction, or elimination of theimplementationof thecrime have been imposed on the convicted personunder acourtdecision which has obtained permanent legal force,theconvictedperson can apply for clemency to the President;b. that Law Number 3 Year 1950 on Petition pardonwhichwasestablished by the Constitution of the RepublicofIndonesiaStates, was not commensurate with the developmentofconstitutionaland legal needs of the community;c. Based on the considerations referred to in paragraphs aandb,it is necessary to form the Law on Pardon;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 and Article14paragraph(1) of the Constitution of the Republic of IndonesiaYear1945;2. Law Number 14 Year 1970 on Basic Provisions onJudicialPower(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1970Number74,Supplement to the State Gazette of the Republic ofIndonesiaNumber2951) as amended by Act No. 35 of 1999 on theAmendment ofAct LawNumber 14 Year 1970 on Basic provisions onJudicial Power(StateGazette of the Republic of Indonesia Year 1999Number147,Supplement to the State Gazette of the Republic ofIndonesiaNumber3879);With agreementHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDED:To stipulate: LAW ON clemency.Please download the application for free

APLIKASI INI BERISI UU PERGURUAN TINGGILENGKAPDAN DETAILBAB IKETENTUAN UMUMBAB IIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGIBAB IIIPENJAMINAN MUTUBAB IVPERGURUAN TINGGIBAB VPENDANAAN DAN PEMBIAYAANBAB VIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAINBAB VIIPERAN SERTA MASYARAKATBAB VIIISANKSI ADMINISTRATIFBAB IXKETENTUAN PIDANABAB XKETENTUAN LAIN-LAINBAB XIKETENTUAN PERALIHANBAB XIIKETENTUAN PENUTUPPENJELASAN PASAL DEMI PASALAplikasi undang undang perguruan tinggi ini juga di sertaidenganversi pdf.silahkan download aplikasinya secara gratisTHIS APPLICATIONCONTAINSA COMPLETE AND HIGHER EDUCATION Law DETAILSPART IGENERAL REQUIREMENTSCHAPTER IIIMPLEMENTATION OF HIGHER EDUCATIONCHAPTER IIIQUALITY GUARANTEECHAPTER IVCOLLEGECHAPTER VFUNDING AND FINANCINGCHAPTER VIOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY OTHER COUNTRIESCHAPTER VIICOMMUNITY PARTICIPATIONCHAPTER VIIIADMINISTRATIVE SANCTIONSCHAPTER IXPENALTY PROVISIONSCHAPTER XMISCELLANEOUSCHAPTER XITRANSITIONAL PROVISIONSCHAPTER XIICLOSINGEXPLANATION BY ARTICLEApplications college law is also accompanied with apdfversion.please download the application for free

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 1985TENTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negarayangsangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatanpembangunannasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuanuntukmeningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan olehkarenaitu perlu dikelola dengan meningkatkan peranserta masyarakatsesuaidengan kemampuannya;b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungandan/ataukedudukan sosial.ekonomi yang lebih baik bagi orang ataubadan yangmempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya,dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkanmemberikansebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnyakepadanegara melalui pajak;c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalamGaris-garisBesar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakanpembaharuan sistemperpajakan, sehingga dapat mewujudkan peransertadankegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besardalampembangunan nasional;d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini,khususnyapajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbudkanbeban pajakberganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perludiakhirimelalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana,mudah, adil,dan memberi kepastian hukum;e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perludisusunUndang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat(2)Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokokPemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumdanTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,TambahanLembaran Negara Nomor 3262);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.LAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 12 IN 1985ABOUTPROPERTY TAXBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that tax is one revenue source is very important fortheimplementation and improvement of national development asthePancasila which aims to increase the prosperity and welfare ofthepeople, and therefore needs to be managed by increasingcommunityparticipation according to his ability;b. that the earth and buildings provide benefits and /orposition sosial.ekonomi better for a person who has a right toitor to benefit from it, and therefore it is natural that theyarerequired to give a portion of the benefit or enjoyment to thestateobtained through taxes;c. that in accordance with the mandate contained intheGuidelines of State Policy of 1983 should be a renewal of thetaxsystem, so as to realize mutual cooperation and participationofthe community as a huge potential in national development;d. that the existing tax system over the years, especiallythematerial tax and wealth tax, has menimbudkan tax burden tosociety,and therefore needs to be terminated through the renewal ofthe taxsystem is simple, easy, fair, and provide legalcertainty;e. that to achieve such purposes need to establish the LawonProperty Tax;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), andArticle23 paragraph (2) of the Act of 1945;2. Law No. 5 of 1974 on the Principles of RegionalGovernment.(State Gazette Year 1974 Number 38, Supplement toStatute Book No.3037);3. Act No. 6 of 1983 on General Provisions and TaxProcedures(Statute Book of 1983 No. 49, Supplement to Statute BookNo.3262);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON LAND AND BUILDING TAX.

Aplikasi ini memudahkan pengguna dalammencarikonten Undang - Undang Rumah Sakit, berikut ini fiturdalamaplikasi :- Pencarian melalui teks dan suara- Bookmark- Share- Teks dapat di copy- Teks dapat di zoom in dan zoom out~ Zoom in dengan cara mencubit (mendekatkan 2 jari) teks~ Zoom out dengan cara mencubit keluar (menjauhkan 2jari)teks- Rating- Bantuan- TentangKata kunci : Undang - Undang, Rumah Sakit, Indonesia,Hukum,Kewarganegaraan, PKN, KWN, PPKN, buku sakuThis applicationallowsusers to search the contents of Law - Law Hospital, thefollowingfeatures of the application:- Search through text and voice- Bookmark- Share- Text can be copied- Text can zoom in and zoom out~ Zoom in by pinching (closer to 2 fingers) text~ Zoom out by pinching out (keep 2 fingers) text- Rating- Help- AboutKeywords: Law - Law, Hospital, Indonesia, Law, Citizenship,PKN,KWN, Civics, pocket book

SUE (Simple, Useable, Easy)