UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004PERBENDAHARAANNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, Menimbang: bahwa penyelenggaraan pemerintahannegarauntuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dankewajibannegara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaankeuangannegara; bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawabuntuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkandalamAnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) danAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD); bahwa dalamrangkapengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negaradiperlukankaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yangmengaturperbendaharaan negara; bahwa Undang-undangPerbendaharaanIndonesia/Indische Comptabiliteitswet (StaatsbladTahun 1925 Nomor448) sebagaimana telah beberapa kali diubah danditambah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagimemenuhi kebutuhanpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannegara; bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, hurufb, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentukUndang-undangtentang Perbendaharaan Negara; Mengingat: Pasal 5 ayat(1), Pasal20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA danPRESIDENREPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANGPERBENDAHARAAN NEGARA.