Top 18 Apps Similar to Undang-Undang MD3
Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atauKUHPadalah merupakan bagian hukum politik yang berlaku diIndonesia,dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil danhukumpidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukumpidanamateriil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidanadanpidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukumyangmengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.Downloadsekarang, GRATIS.Book of theCriminalJustice Act or the Criminal Code is a part of political lawinforce in Indonesia, and is divided into two parts:substantivecriminal law and formal criminal law. All mattersrelating tosubstantive criminal law is about crime, criminals andcriminal(sanctions). Meanwhile, formal criminal law is the lawgoverningthe implementation of the substantive criminal law.Download Nowfor FREE.
Undang-Undang Perpajakan
Undang-Undang PerpajakanmerupakanUndang-undang yang mengatur segala hal yang berhubunganpajak diIndonesia, dimana segala sesuatunya mengatur tentang tatacarapemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, asas pemungutanpajakdan penerimaan pajak di Indonesia. Download sekarang,GRATIS.Tax Act is thelegislationthat governs all things related taxes in Indonesia,where everythingis set up on the procedures for tax collection,tax collectionrequirements, principle of taxation and tax revenuein Indonesia.Download Now for FREE.
Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalahkitabundang-undang yang di buat sejak tahun 1847 olehpemerintahkolonial Belanda. Kitab ini telah mengalami beberapaperubahan danmemuat segala hal peraturan perundang-undangan,seperti tanah,warisan, rumah tangga, sewa- menyewa, suratpembuktian dankadaluarsa, sanksi dll. Sekarang bisa di downloadgratis daritablet & smartphone Android.Code of Civil Law isthebook of the law that created since 1847 by the Dutchcolonialgovernment. This book has undergone several changes andincludesall terms of legislation, such as land, heritage, home,lease,letter of verification and expired, sanctions etc.. Now canbedownloaded for free from Android tablets and smartphones.
Undang Undang KRDT 1.0
Setiap orang dilarang melakukankekerasandalamrumah tangga dengan cara :- Kekerasan Fisik;- Kekerasan Psikis;- Kekerasan Seksual;- Penelantaran keluarga.Dapatkan beberapa penjelasan lebih lengkap mengenaiUUPenghapusanKDRT dengan menginstall aplikasi ini.Anda dapat menggunakan aplikasi ini kapan saja,karenatidakmemerlukan jaringan internet.So...simple!!jangan lupa beri RATE & KOMENTAR...Every personisprohibitedfrom domestic violence by:- Physical violence;- Psychic Violence;- Sexual Violence;- Neglect family.Get some more complete explanation of the Law onEliminationofDomestic Violence to install this application.You can use this application at any time, because itdoesnotrequire internet connection.So ... simple !!do not forget to RATE and COMMENT ...
UU Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaatauKUHAP adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracaraataudalam hal berperkara di badan peradilan, yang menjadi bagiandalamlingkup hukum pidana, dimana telah diatur dalam UU nomor 8tahun1981. Sekarang bisa di download gratis dari tablet &smartphoneAndroid.The Code ofCriminalProcedure Code or the Criminal Procedure Code is the lawthatgoverns the procedures for the hearing or in the case oflitigantsin the judiciary, which became part of the scope of thecriminallaw, which has been regulated in Law Number 8 of 1981. Nowcan bedownloaded for free from Android tablets andsmartphones.
UU Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Tindak PidanaKorupsiadalahundang-undang resmi yang mengatur tentang segalatindakanorangperseorangan atau termasuk korporasi yang secaramelawanhukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglainatausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegaraatauperekonomian negara. Undang-undang ini juga termasukbagiandariKitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.DonwloadUndang-undangini sekarang, GRATIS.Law of Corruptionistheofficial laws governing the actions an individual oracorporationthat is against the law, committing to enrichthemselvesor someoneelse or a corporation that could harm thefinancial oreconomicstate of the country. This law also includes apart of theBook ofthe Criminal Justice Act or the Criminal Code.Donwload thisActNow for FREE.
UU Perlindungan Konsumen 1.0.2
Aplikasi ini berisi undang-undangtentangperlindungan konsumen Republik Indonesia, yang menjelaskanbahwahak konsumen diantarannya kenyamanan, keamanan, dankeselamatandalam mengonsumsi barang dan atau jasa. hak untukmemilih barangdan jasa, dan mendapatkan sesuai dengan nilai tukardan kondisiserta jaminan yang dijanjikan.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tags: undang-undang, konsumen, pemerintah, barang, jasa,
UUD 1945
Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945, atau lebih dikenal dengan UUD '45, adalahhukum dasartertulis atau basic law, yang juga merupakankonstitusipemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Di dalamUUD 1945,terdapat aturan dasar pembentukan negara Indonesia besertasusunanlembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RepublikIndonesia yangberlaku.Walaupun mengalami beberapa kali amandamen, setiap perubahanyangada dalam UUD '45 akan selalu menjadi dasar darisistempemerintahan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, setiapanggotamasyarakat wajib tahu detil-detil yang berlaku dan yangsesuaidengan peraturan negara.Aplikasi UUD 1945 adalah buku digital dari buku Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bisa di aksesdenganlebih mudah dan praktis melalui tablet dan smartphone Androiddanbisa di unduh dengan gratis oleh siapa saja yangmembutuhkaninformasi tentang setiap detil isi UUD '45tersebut.Sebagai warna negara Indonesia yang baik, layaknya kita wajibtahutentang dasar pembentukan Undang-undang dasar negara kita, danyangsekarang bisa diakses dengan lebih modern dan praktis.Constitution oftheRepublic of Indonesia Year 1945, or better known astheConstitution of '45, is the basis of the written law or basiclaw,which is also the constitutional government of the RepublicofIndonesia today. In the 1945 Constitution, there are basic rulesofcomposition and their formation of the Indonesianstateinstitutions in the constitutional system of the RepublicofIndonesia applicable.Although having several times the amendment, any changes intheConstitution '45 will always be the basis of the prevailingsystemof government in Indonesia. To that end, every member ofthecommunity must know the details are valid and in accordancewithstate regulations.Applications 1945 is a digital book of books the Constitution oftheRepublic of Indonesia Year 1945 which can be accessed moreeasilyand practically through tablets and Android smartphones andcan bedownloaded for free by anyone who needs detailed informationaboutthe contents of the Constitution every '45 The.As a good citizen of Indonesia, like we must know about thebasicformation of the basic laws of our country, and which can nowbeaccessed with a more modern and practical.
UNDANG UNDANG PATEN 1.0
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2001TENTANGPATENDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesiapadaperjanjian-perjanjian internasional, perkembanganteknologi,industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukanadanyaUndang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yangwajarbagi Inventor;b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalamrangkamenciptakan iklim persaingan usaha yang jujur sertamemperhatikankepentingan masyarakat pada umumnya;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdalamhuruf a dan b serta memperhatikanpengalaman dalammelaksanakanUndang-undang Paten yang ada, dipandang perlu untukmenetapkanUndang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undangNomor 6Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubahdenganUndang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang PerubahanatasUndang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal33Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreementEstablishing the World Trade Organization (PersetujuanPembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.Silahkan download aplikasinya secara gratis......LAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 14 OF 2001ABOUTPATENTBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAConsidering: a. that is in line with Indonesia's ratificationofinternational treaties, the development of technology,industry,and trade is rapidly increasing, it is necessary to PatentLaw thatcan provide reasonable protection for Inventor;b. that it is at the point a is also needed in order to createaclimate of fair competition and considering the interestsofsociety at large;c. Based on the considerations mentioned in points a and bandmemperhatikanpengalaman in implementing the Patent Law thatexists,it is necessary to establish the Patent Law replaces Law No.6 of1989 on Patents, as amended by Act No. 13 1997 on the AmendmentofAct No. 6 of 1989 on Patents;1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (2) andArticle33 of the Constitution of the Republic of Indonesia1945;2. Act No. 7 of 1994 on the Ratification of theAgreementEstablishing the World Trade Organization (WTO Agreement),(StatuteBook of 1994 No. 57, Supplement to Statute Book No.3564);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON PATENTS.Please download the application for free ......
UNDANG UNDANG MEREK 1.0
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2001TENTANG MEREKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIAMenimbang :a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalandengankonvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasiIndonesia,peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalammenjagapersaingan usaha yang sehat;b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturanyangmemadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layananbagimasyarakat;c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a danhurufb, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakanUndang-undangMerek yang ada, dipandang perlu untuk menggantiUndang-undang Nomor19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telahdiubah denganUndang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang PerubahanatasUndang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreementEstablishing the World Trade Organization (PersetujuanPembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3564) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukanpengaturanyang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatanlayanan bagimasyarakat;Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREKSilahkan download aplikasinya secara gratis ....LAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 15 OF 2001ABOUT BRANDBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLICOFINDONESIAConsidering:a. that in the era of global trade, in line withinternationalconventions ratified by Indonesia, brand becomes veryimportantrole, especially in maintaining healthy competition;b. that for the above required adequate arrangementsregardingMark to provide improved services to the community;c. that based on the considerations of the letters a and b,aswell as pay attention to experiences in implementinglegislationexisting brands, it is necessary to replace Law No. 19of 1992 onMarks as amended by Act No. 14 of 1997 on the AmendmentLaw No. 19of 1992 on Marks.Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20, and Article 33 oftheConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945;2. Act No. 7 of 1994 on the Ratification of theAgreementEstablishing the World Trade Organization (WTO Agreement)(StateGazette of the Republic of Indonesia Year 1994 Number57,Supplement to State Gazette of the Republic of IndonesiaNumber3564) that for the above required settings adequate on Markstoprovide improved services to the community;With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON BRANDPlease download the application for free ....
Undang-Undang Pangan 1.1
Undang-Undang PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012 :"PEMBUKAAN : UU PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012","BAB I PASAL 1 : KETENTUAN UMUM","BAB II PASAL 2 - 5 : ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN","BAB III PASAL 6 - 11 : PERENCANAAN","BAB IV PASAL 12 - 45 : KETERSEDIAAN PANGAN","BAB V PASAL 46 - 58 : KETERJANGKAUAN PANGAN","BAB VI PASAL 59 - 66 : KONSUMSI PANGAN DAN GIZI","BAB VII PASAL 67 - 95 : KEAMANAN PANGAN","BAB VIII PASAL 96 - 107 : LABEL DAN IKLAN PANGAN","BAB IX PASAL 108 - 112 : PENGAWASAN","BAB X PASAL 113 - 116 : SISTEM INFORMASI PANGAN","BAB XI PASAL 117 - 125 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPANGAN","BAB XII PASAL 126 - 129 : KELEMBAGAAN PANGAN","BAB XIII PASAL 130 - 131 : PERAN SERTA MASYARAKAT","BAB XIV PASAL 132 : PENYIDIKAN","BAB XV PASAL 133 - 148 : KETENTUAN PIDANA","BAB XVI PASAL 149 : KETENTUAN PERALIHAN","BAB XVII PASAL 150 - 154 : KETENTUAN PENUTUP","PENJELASAN UU NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN : PASALDEMIPASAL".Aplikasi Ini Sangat Ringan & Gratis. Aplikasi inibisadigunakan pada kondisi offline atau tanpa koneksi internet.FOOD Act No. 18 YEAR2012:"OPENING: FOOD Act No. 18 YEAR 2012","CHAPTER I ARTICLE 1: GENERAL PROVISIONS""CHAPTER II ARTICLE 2-5: PRINCIPLES, OBJECTIVES, ANDSCOPESETTING""CHAPTER III ARTICLE 6-11: PLANNING""CHAPTER IV ARTICLE 12-45: AVAILABILITY OF FOOD""CHAPTER V ARTICLE 46-58: AFFORDABILITY OF FOOD""CHAPTER VI ARTICLE 59-66: CONSUMPTION OF FOOD AND NUTRITION""CHAPTER VII ARTICLE 67-95: FOOD SAFETY","CHAPTER VIII ARTICLE 96-107: LABEL AND ADVERTISING OF FOOD""CHAPTER IX ARTICLE 108-112: SUPERVISION""CHAPTER X ARTICLE 113-116: INFORMATION SYSTEMS FOOD""CHAPTER XI ARTICLE 117-125: RESEARCH AND DEVELOPMENT FOOD""CHAPTER XII ARTICLE 126-129: INSTITUTIONAL FOOD""Chapter XIII Article 130-131: COMMUNITY PARTICIPATION""CHAPTER XIV ARTICLE 132: INVESTIGATION""CHAPTER XV ARTICLE 133-148: CRIMINAL""CHAPTER XVI ARTICLE 149: Transitional Provisions","CHAPTER XVII ARTICLE 150-154: CLOSING""EXPLANATION OF LAW NUMBER 18 OF 2012 CONCERNING FOOD: ARTICLEBYARTICLE".Applications Is Very Light & Guide. This application canbeused in the offline or without an internet connection.
UU HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 1.0
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang:a. bahwa Indonesia adalah negara yang memilikikeanekaragamanetnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidangseni dansastra dengan pengembangan-pengembangannya yangmemerlukanperlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yanglahirdari keanekaragaman tersebut;b. bahwa Indonesia telah menjadi anggotaberbagaikonvensi/perjanjian internasional di bidang hakkekayaanintelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnyayangmemerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistemhukumnasionalnya;c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, daninvestasitelah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatanperlindunganbagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetapmemperhatikankepentingan masyarakat luas;d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalammelaksanakanUndangundang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untukmenetapkanUndangundang Hak Cipta yang baru menggantikanUndang-undang Nomor 6Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telahdiubah denganUndang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubahdenganUndang-undang Nomor 12 Tahun 1997;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalamhurufa, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undangtentangHak Cipta.Mengingat:1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1),danPasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreementEstablishing the World Trade Organization (PembentukanOrganisasiPerdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57,TambahanLembaran Negara Nomor 3564).Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTASilahkan download aplikasinya secara gratis....LAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHTBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAConsidering:a. that Indonesia is a country that has a diversity of ethnic/tribal peoples and cultures as well as wealth in the field ofartand literature with development-development that requireprotectionof intellectual property rights were born fromdiversity;b. that Indonesia has been a member of several conventions/international agreements in the field of intellectualpropertyrights in general and copyright in particular that requirefurthermanifestation in its domestic legal system;c. that developments in the field of trade, industry, andinvestmenthas been so rapid that require increased protection forthe creatorand owner Related Rights with regard to the interestsof the widercommunity;d. that by taking into account the experience in implementingtheexisting Copyright Act, it is necessary to establish anewCopyright Act replaces Law No. 6 of 1982 on Copyright, asamendedby Act No. 7 of 1987 and last amended by the Act No. 12of1997;e. that based on the considerations mentioned in letters a, b,c,and d, it takes Law on Copyright.Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article28Cparagraph (1), and Article 33 of the Constitution of theRepublicof Indonesia Year 1945;2. Act No. 7 of 1994 on the Ratification of theAgreementEstablishing the World Trade Organization (WTO), (StatuteBook of1994 No. 57, Supplement to Statute Book No. 3564).With ApprovalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON COPYRIGHTPlease download the application for free ....
