Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burung Kacertersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung Kacer#perawatan burung Kacer#trik agar burung Kacer anda gacor#tips burung Kacer agar jadi promadona dan juara di gantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung Kacer anda#Suara masteran untuk kacerDownload aplikasi "Kacer Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Varioussummary of tips, articles and tricks kacer tersajikan bird care inapplications such as:#kumpulan bird tips kacer#perawatan birds kacer#trik that you kacer birds gacor#tips kacer bird that so promadona and champion in gantangan#berbagai masteran to sound kind of bird you kacer#Suara Masteran to kacerDownload the app "kacer Mania" Internet Not Pake Pay !!

Pleci Lover ??Miliki aplikasi "Pleci Mania" dalam smartphone anda sebagai pedomandan panduan dalam merawat burung pleci atau kacamata anda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burung plecitersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung pleci#perawatan burung pleci#trik agar burung plecianda gacor#tips burung pleci agar jadi promadona dan juara di gantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung pleci andaDownload aplikasi "Pleci Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Pleci Lover ??Have application "Pleci Mania" in your smartphone as a guide and aguide in treating bird pleci or your glasses,Various summary of tips, articles and tricks pleci tersajikanbird care in applications such as:#kumpulan bird tips pleci#perawatan birds pleci#trik that birds plecianda gacor#tips pleci bird that so promadona and champion in gantangan#berbagai masteran to sound kind of bird you pleciDownload the app "Pleci Mania" Internet Not Pake Pay !!

Lovebird Lover ??Miliki aplikasi "Lovebird Mania" dalam smartphone anda sebagaipedoman dan panduan dalam merawat dan menangkarkan burung Lovebirdanda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burungLovebird tersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung Lovebird#perawatan burung Lovebird#trik agar burung Lovebird anda gacor#Tutorial dan rahasia sukses penangkaran Lovebird#tips burung Lovebird agar jadi promadona ngekek dan juara digantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung Lovebird andaDownload aplikasi "Lovebird Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Lovebird Lover ??Have application "Lovebird Mania" in your smartphone as a guidelineand guidance in caring for birds and menangkarkan your lovebird,Various summary of tips, tricks articles and Lovebird bird caretersajikan in applications such as:Lovebird bird #kumpulan tipsLovebird bird #perawatan#trik that your lovebird bird gacor#Tutorial And the secret of success breeding LovebirdLovebird bird #tips order so promadona ngekek and champion ingantangan#berbagai kind of noise masteran to your lovebird birdDownload application "Lovebird Mania" Internet Gak Pake Pay!!

Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkatKPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkandaya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidanakorupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaanmanapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi inididirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, danproporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik danmenyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden,DPR, dan BPK.KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang,seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketuamerangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahundan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalampengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegialKomisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi;Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi;Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakpidana korupsi;Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;danMelakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsiberwenang:Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi;Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindakpidana korupsi;Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidanakorupsi kepada instansi yang terkait;Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; danMeminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidanakorupsi.silahkan download aplikasi UU KPK ini secara gratis, dilengkapijuga dengan file pdf Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006: "Pasal53 UU No 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD "Law Commission or the Law30 of 2002 on the Corruption Eradication CommissionCorruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia(commonly abbreviated KPK) is a state agency that was formed withthe aim of improving the effectiveness and efficiency of theefforts to combat corruption. KPK is independent and free from theinfluence of any authority in carrying out its duties and powers.This Commission was established under the Law of the Republic ofIndonesia Number 30 Year 2002 regarding the Corruption EradicationCommission. In the performance of its duties, the Commission guidedby five principles, namely: the rule of law, transparency,accountability, public interest, and proportionality. Commission isresponsible to the public and submitted its report openly andregularly to the President, Parliament, and the CPC.Commission chaired by the Chairman of the Commission whichconsists of five people, a chairman and four members and the vicechairman and members. KPK leaders hold office for four years andmay be re-elected for one term only. In the decision, theCommission is collective collegial leadershipCorruption Eradication Commission, has the task:Coordination with the relevant authorities to combatcorruption;    Supervision of the institutions authorized to eradicatecorruption;   Investigation, investigation, and prosecution of corruption;    Take measures to prevent corruption; and    To monitor the conduct of state government.In carrying out the task of coordination, the CorruptionEradication Commission is authorized to:    Coordinate inquiry, investigation, and prosecution ofcorruption;    Establish a reporting system in the activities of combatingcorruption;    Ask for information about the activities of the eradication ofcorruption to the relevant agencies;    Implement hearings or meetings with institutions authorized toeradicate corruption; and    Ask relevant agencies report on the prevention of corruption.please download this application free of Law Commission,equipped with pdf files Constitutional Court No. 012-016-019 /PUU-IV / 2006: "Article 53 of Law No. 30 of 2002 contrary to theConstitution"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 1986TENTANGPERADILAN UMUMDENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,bertujuanmewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,dan tertib;b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupantersebut dan menjaminpersamaan kedudukan warga negara dalam hukutn diperlukanupaya untukmenegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukumyang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;c. bahwa dalam rangka upaya di atas,pengaturan susunan dankekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yangselama inimasih didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ternyatatidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14Tahun 1970;d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969,Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku,tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undangyang menggantikannya mulai berlaku;e. bahwa untuk melaksanakan Undang-undangNomor 14 Tahun 1970,dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatursusunan dankekuasaan Peradilan Umum;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),Pasal 24, danPasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun1970 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3316);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN UMUM.DISERTAI JUGA :Perubahan ke-1: UU No 8/2004Perubahan ke-2: UU No 49/2009LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 2 1986ABOUTGENERAL COURTBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that the Republic of Indonesia, as the state law based onPancasila and the Constitution of 1945, is aimed toward improvedlife of the nation that is prosperous, secure, peaceful, andorderly;b. that in order to realize the kehidupantersebut and ensureequality of citizens in hukutn diperlukanupaya to enforce order,justice, truth, and the rule of law are capable of providingshelter to the public;c. that in the framework of the above efforts, setting thecomposition and powers of the Court of General Jurisdictionyangselama environment is still based on the Act No. 13 of 1965does not correspond anymore to the soul and spirit of Act No. 14 of1970;d. that in addition, the Act No. 6 of 1969, Act No. 13 of 1965has been declared invalid, but the time is not set at the time ofthe enactment of legislation that replaced it comes into force;e. that to implement undangNomor Act 14 of 1970, it is deemednecessary to enact laws and powers mengatursusunan GeneralCourt;1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article24, and Article 25 of the Constitution of 1945;2. Law No. 14 of the Basic Provisions 1970tentang Judicial Power(State Gazette year 1970 Number 74, Supplement to Statute Book No.2951);3. Law Number 14 Year 1985tentang Supreme Court (State Gazetteof 1985 No. 73, Supplement to Statute Book No. 3316);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON PUBLIC TRIAL.ACCOMPANIED ALSO:Amendment 1: Law No. 8/2004Amendment 2: Law No. 49/2009

Ciblek Lover ??.. . .Miliki aplikasi "Ciblek Mania" dalam smartphone anda sebagaipedoman dan panduan dalam merawat burung ciblek kesayangan anda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burungciblek tersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung ciblek#perawatan burung ciblek#trik agar burung ciblek anda gacor#tips burung ciblek agar jadi promadona dan juara digantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung ciblek andaDownload aplikasi "Ciblek Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Ciblek Lover ?? ....Have application "Ciblek Mania" in your smartphone as a guide and aguide in treating your pet bird ciblek,Various summary of tips, articles and tricks ciblek tersajikanbird care in applications such as:#kumpulan bird tips ciblek#perawatan birds ciblek#trik that you ciblek birds gacor#tips ciblek bird that so promadona and champion in gantangan#berbagai masteran to sound kind of bird you ciblekDownload the app "Ciblek Mania" Internet Not Pake Pay !!

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 1985TENTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negarayang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatanpembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuanuntuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan olehkarena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peranserta masyarakatsesuai dengan kemampuannya;b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/ataukedudukan sosial.ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yangmempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya,dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikansebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepadanegara melalui pajak;c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garisBesar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistemperpajakan, sehingga dapat mewujudkan peranserta dankegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalampembangunan nasional;d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnyapajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbudkan beban pajakberganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhirimelalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil,dan memberi kepastian hukum;e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusunUndang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 3262);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 12 IN 1985ABOUTPROPERTY TAXBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that tax is one revenue source is very important for theimplementation and improvement of national development as thePancasila which aims to increase the prosperity and welfare of thepeople, and therefore needs to be managed by increasing communityparticipation according to his ability;b. that the earth and buildings provide benefits and / orposition sosial.ekonomi better for a person who has a right to itor to benefit from it, and therefore it is natural that they arerequired to give a portion of the benefit or enjoyment to the stateobtained through taxes;c. that in accordance with the mandate contained in theGuidelines of State Policy of 1983 should be a renewal of the taxsystem, so as to realize mutual cooperation and participation ofthe community as a huge potential in national development;d. that the existing tax system over the years, especially thematerial tax and wealth tax, has menimbudkan tax burden to society,and therefore needs to be terminated through the renewal of the taxsystem is simple, easy, fair, and provide legal certainty;e. that to achieve such purposes need to establish the Law onProperty Tax;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), andArticle 23 paragraph (2) of the Act of 1945;2. Law No. 5 of 1974 on the Principles of Regional Government.(State Gazette Year 1974 Number 38, Supplement to Statute Book No.3037);3. Act No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures(Statute Book of 1983 No. 49, Supplement to Statute Book No.3262);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON LAND AND BUILDING TAX.

Aplikasi ini menjelaskan bab 1 - 22 besertapasal- pasalnya,.....aplikasi ini dapat di download gratis agar masyarakat umummengetahui tata tertib berkendaraSemoga dengan aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaranberkendara di indonesia...This applicationdescribes chapters 1-22 and their opposition to the article, .....This application can be downloaded free of charge so that thepublic aware of the order of drivingHopefully with this application can raise awareness drive inIndonesia ...