Description

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilanpidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar,melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidanadalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidanayang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasantentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidanaBering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksidan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikisdari pihak tertentu;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukanperlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat pentingkeberadaannya dalam proses peradilan pidana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undangtentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I,dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DANKORBAN.

Silahkan download aplikasinya secara gratis...

LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIA
NUMBER 13 OF 2006
ABOUT
WITNESS PROTECTION AND VICTIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

a. that one of the legal evidence in criminal proceedings arewitness testimony and / or victims who hear, see, or experience theoccurrence of a crime in an effort to seek and find clarity aboutthe criminal acts committed by the perpetrator;

b. that law enforcement in the search for and find clarity aboutthe criminal acts committed by criminals Bering having troublebecause they could not bring witnesses and / or victims due to thethreat, both physically and psychologically from a particularparty;

c. that in relation thereto, necessary for the protection ofwitnesses and / or victims of great importance in the criminaljustice process;

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a,b, and c, it is necessary to establish the Law on Protection ofWitnesses and Victims;
Given:

1. Article 1 (3), Article 20, Article 21, Section 28G, Article28, and Article 28J of the Constitution of the Republic ofIndonesia Year 1945;

2. Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (State Gazette ofthe Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to StateGazette of the Republic of Indonesia Number 3209);

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS.

Please download the application for free ...