Description

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperanmewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desatelah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungidan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratissehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakanpemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,dan sejahtera;
c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri denganundang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentangDesa;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIA
NUMBER 6 2014
ABOUT
VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:
a. that the village has the right to their origin and traditionalrights to organize and manage the interests of the local communityand contribute to realizing the ideals of independence based on theConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945;
b. that in the course of state administration of the Republic ofIndonesia, the village has developed in a variety of forms thatneed to be protected and empowered in order to be strong, advanced,independent, and democratic so as to create a solid foundation inimplementing governance and development towards a just society, andprosperous;
c. that village in the composition and procedures of governance anddevelopment need to be governed by the laws;
d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b,and c is necessary to establish the Law of the Village;
Given: Article 5 paragraph (1), Article 18, Article 18B paragraph(2), Article 20, and Article 22D paragraph (2) of the Constitutionof the Republic of Indonesia Year 1945;

With agreement between
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign:
LAW ON VILLAGE.